Marhaban Ya Ramadhan


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TENTANG KAMI

Kantor Jasa Akuntan Jaka Ardinata yang selanjutnya disingkat KJAJA adalah Kantor yang bergerak di bidang jasa akuntansi yang didirikan pada tanggal 1 Desember 2024 dan telah mendapatkan izin operasional dari Kementrian Keuangan sesuai SK nomor 18/KM.1/PPK/2025 tanggal 31 Januari 2025 Adapun visi dan misi yang dimiliki KJAJA yaitu : Visi “ Menjadi KJA yang Unggul dan Terpercaya di Wilayah Sumenep ” Misi “ Memberikan Solusi Jasa Akuntansi yang Profesional dan Berintegritas ” Saat ini KJAJA memiliki Personil sebagai berikut : 1. Jaka Ardinata Rahman, SE.,MSA.,Ak.,CA  (Pemimpin) 2. Dewi Kristin (Staf) Motto dan Budaya Kerja di KJAJA adalah “ Partajhe ” ( dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Percaya”) yang merupakan singkatan dari : P rofesional (dalam menjalankan tugas) A kuntabel (dalam bersikap) R amah (terhadap klien) T epat waktu (dalam segala hal)  A manah (dan dapat dipercaya) J ujur (diutamakan) H asil (menjadi orientasi) E tika (dikedepankan) Adapun untuk ...
Read more

Jenis-jenis Denda Perpajakan yang Harus Kamu Tahu

Image
  Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai layanan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi jika terlambat atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk konsekuensi tersebut adalah denda perpajakan . Artikel ini akan membahas berbagai jenis denda perpajakan yang penting untuk diketahui, agar kamu bisa menghindari kerugian di masa mendatang. 1.       Denda Akibat Terlambat Menyampaikan SPT Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jika SPT disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda sebagai berikut: SPT Masa PPh dan PPN: Rp 500.000 (untuk PPh) dan Rp 500.000 (untuk PPN). SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Rp 100.000. SPT Tahunan PPh Badan: Rp 1.000.000. 2.       Denda Keterlambatan Pembayaran Paja...
Read more

Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM. 2025 menjadi tahun terakhir?

  Pada Desember 2024, pemerintah resmi memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga akhir 2025. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) dengan omzet tertentu, mengizinkan mereka hanya mencatatkan omzet bulanan tanpa perlu pembukuan yang rumit. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Kebijakan PP 55/2022: Kemudahan untuk UMKM Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah memperluas kebijakan pajak untuk WP dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, baik orang pribadi (OP) maupun badan usaha. Tarif PPh 0,5% ini dirancang untuk memberikan keadilan dan memudahkan UMKM bergabung dalam ekonomi formal. Tarif Pajak yang Terus Berubah Tarif PPh Final awalnya 1% berdasarkan PP 46/2013, lalu disesuaikan menjadi 0,5% dalam PP 23/2018. Selain itu, PP 55/2022 menambahkan fasilitas pembebasan PPh atas omzet hingga Rp500 juta setahun. Namun, mulai tahun pajak 2025, tarif 0,5%...
Read more